DLHK : Kolaborasi Kunci Terwujudnya Green For Riau

PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Dialog Strategis Implementasi Green for Riau Initiative di Kantor DLHK Provinsi Riau, Kamis (26/2/26).

Program Green for Riau resmi diluncurkan pada 8 Mei 2025 yang lalu. Program ini memiliki tujuan dalam pemulihan lingkungan dan penurunan emisi, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi hijau, serta akses pendanaan karbon global atau REDD+.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas LHK Provinsi Riau, Matnuril menyebut kolaborasi atau kerjasama pentahelix merupakan kunci utama terwujudnya Green for Riau. Kerjasama ini bisa melibatkan banyak pihak, diantaranya  pemerintah, akademisi, sektor swasta, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

"Kerjasama atau kolaborasi adalah kunci utamanya," ujar Nuril.

Adapun alasan Riau dipilih sebagai lokasi program tersebut karena dinilai memiliki posisi strategis dan tantangan lingkungan yang signifikan di tingkat global. Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas dan krusial bagi keseimbangan ekosistem.

Nuril mengaku, saat ini Provinsi Riau masih berada pada tahap persiapan Green for Riau. Selain itu, program ini juga telah memiliki surat keputusan yang diterbitkan oleh gubernur, hal ini untuk memastikan implementasi ekonomi hijau dan penurunan emisi gas rumah kaca berjalan sesuai target dan harapan.

"Green for Riau nantinya memerlukan rencana aksi yang perlu sama-sama disusun, baik berkaitan dengan OPD di Provinsi Riau maupuan UPT kementerian yag ada di Riau," jelasnya.

Melalui Rapat Koordinasi dan Dialog Strategis Implementasi Green for Riau Initiative yang digelar tersebut, Nuril mengatakan bahwa itu merupakan langkah dalam menentukan rencana dalam mewujudkan Green for Riau kedepan. 

"Pertemuan ini merupakan langkah Pemprov Riau dalam menyampaikan rencana Green for Riau kedepan. Yang mana tujuan program ini  memperkuat tata kelola hutan dan lahan gambut, meningkatkan integrasi kebijakan mitigasi perubahan iklim dan kehutanan di tingkat Provinsi, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030 dan kerangka safeguards REDD+," pungkas Nuril.