Latest Posts

Sudah Dibangun 32 Km, Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaikan dan Pembangunan Jalan Rampung 60 Km Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 15:30:16 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 19:16:20 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 18:39:34 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Ucapkan Terimakasih Kepada Komjen Herry Heryawan, Wako Pekanbaru Agung Nugroho Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru

Sun, 11 Oct 2026 22:57:41 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Wako Agung Apresiasi Komitmen Pemprov Riau Bangun dan Perlebar Jalan di Pekanbaru

Tue, 06 Oct 2026 19:07:15 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pramuka Pekanbaru Turun ke Jalan Bagikan Masker kepada Pengendara

Tue, 01 Sep 2026 15:44:23 +0700

PEKANBARU - Gerakan Pramuka turun ke jalan membagikan masker kepada pengendara. Pramuka hadir membawa kepedulian sederhana namun penting yakni masker dan imbauan untuk menjaga kesehatan.

Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru melalui Bidang Abdimasgana dan Lingkungan Hidup (LH) bersama Satgas Pramuka Peduli melaksanakan aksi Pramuka Menolong sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Pramuka dan peringatan Hari Pramuka ke-65.

Aksi sosial tersebut digelar di kawasan Bundaran Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (29/8/2026).

Para anggota Pramuka turun langsung ke jalan membagikan masker kepada masyarakat yang melintas. Tak sekadar membagikan masker, mereka juga mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Ketua Kwarcab Pekanbaru Bidang Abdimasgana dan LH, Kak Zarman Candra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pramuka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kabut asap.

“Berdasarkan arahan Ketua Kwarcab Kota Pekanbaru Kak Hj. Sulastri A., S.Sos., M.H., kami mengimbau kepada warga Kota Pekanbaru untuk tidak membakar lahan dan membakar sampah agar kita terhindar dari kebakaran lahan. Diimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru, saat ini kita dilanda kabut asap, tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan kita,” kata Zarman.

Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ketika harus beraktivitas di luar rumah dalam kondisi udara yang kurang baik.

Zarman menyebut aksi pembagian masker tersebut melibatkan jajaran Kwarcab Pekanbaru, di antaranya Sekretaris Kwarcab Kak Irwan Yuliadi, Wakil Ketua Kwarcab Pekanbaru Bidang Organisasi dan Hukum Kak Ismed Ainuni, Ketua Kwarran Sail Kak Anismar, serta para kakak dan adik Pramuka.

“Hari ini kita membagikan masker kepada masyarakat. Kami bersama Sekretaris Kwarcab Kak Irwan Yuliadi, Kak Ismed dan kakak-kakak serta adik-adik membagikan masker tepat di seputaran Tugu Zapin Jalan Jenderal Sudirman,” ujarnya.

Ia berharap aksi tersebut dapat membantu mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan kabut asap, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Mudah-mudahan dengan aksi peduli kami hari ini bisa mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap. Dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah, masyarakat diimbau memakai masker,” imbaunya.

Sekretaris Kwarcab Kota Pekanbaru, Kak Irwan Yuliadi, menambahkan bahwa kegiatan Pramuka Menolong tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi sosial Kwarcab Pekanbaru selama Bulan Bakti Pramuka.

Menurutnya, aksi berbagi masker kali ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya Pramuka menyalurkan bantuan kepada warga yang berisiko stunting di Kecamatan Senapelan.

“Hari ini Pramuka Menolong dengan berbagi masker kepada warga yang terkena kabut asap. Ini merupakan kegiatan yang kedua, di mana kemarin kita juga berbagi kepada warga berisiko stunting di Kecamatan Senapelan,” kata Irwan.

Rangkaian Bulan Bakti Pramuka sendiri terus dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Kondisi kabut asap menjadi perhatian tersendiri karena dampaknya mulai merambah berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dunia pendidikan yang turut menerapkan pembelajaran secara daring.

Irwan berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.

“Mudah-mudahan kita berdoa semoga kabut asap ini segera berakhir dan berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula,” harapnya.

Bagi Kwarcab Pekanbaru, turun langsung ke tengah masyarakat bukan sekadar kegiatan seremonial. Kehadiran anggota Pramuka dalam situasi seperti ini merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Satya dan Darma Pramuka.

“Pramuka hadir di tengah masyarakat, Pramuka hadir untuk saling membantu dan ini merupakan wujud implementasi Satya dan Darma Pramuka,” pungkas Irwan.

Di tengah kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan aktivitas warga, aksi Pramuka tersebut menjadi pesan sederhana yakni kepedulian tidak harus menunggu keadaan menjadi besar. Kadang, membantu sesama dimulai dari selembar masker yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Tahun Ini Pemko Pekanbaru Siapkan Rp2 Miliar untuk Dana OP Sekolah

Fri, 04 Sep 2026 15:42:39 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, tahun ini melalui APBD murni 2026 telah menyiapkan dana operasional atau OP sebesar Rp2 miliar untuk sekolah tingkat SD dan SMP negeri.

"Kami, sekarang ini sudah menyiapkan dana OP. OP ini ada Rp1 miliar untuk SD dan Rp1 miliar untuk SMP," ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt Kadisdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Kamis (3/9/2026).

Disampaikannya, dana OP yang telah disiapkan tersebut hanya bisa digunakan untuk membiayai keperluan sekolah yang bersifat mendesak.

"Dana ini untuk keperluan mendesak saja," ujarnya.

Dengan adanya dana OP, terang Jamal, keperluan sekolah yang butuh anggaran cepat tidak mesti diusulkan terlebih dahulu untuk kemudian baru dianggarkan di tahun anggaran selanjutnya.

"Tapi kalau dana OP, ada yang bersifat prioritas, itu kita bisa langsung (kerjakan)," ucapnya.

Ke depannya, lanjut Jamal, Pemko Pekanbaru akan mengupayakan agar dana OP sekolah bisa terus dianggarkan di APBD.

"Kalau ini (OP Rp2 miliar di APBD murni 2026) nanti habis, kita minta lagi dana OP nya untuk sekolah-sekolah kepada pak wali di APBD perubahan," tutupnya.

Walikota Pekanbaru Keluarkan Instruksi Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Sun, 06 Sep 2026 15:41:41 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengeluarkan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor: P.500.8.5.4/Setda-Tapem/6/2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru.

Surat instruksi ini ditandatangani di Pekanbaru, Sabtu, (5/9/2026) dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Asisten, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru, serta para camat dan lurah se-Kota Pekanbaru.

Dalam instruksinya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan:

Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, dan pengendalian Karhutla di Kota Pekanbaru secara terkoordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Diantaranya dengan melakukan:

a. pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penetapan prioritas pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemantauan;

b. penyiapan personel, sarana dan prasarana, sumber air, alat dan mesin pertanian, alat berat, serta sumber daya pendukung lainnya sesuai kebutuhan;

c. pemantauan wilayah rawan dengan memanfaatkan informasi cuaca, peringatan dini, titik panas, laporan lapangan, dan sumber informasi lainnya;

d. penerimaan dan verifikasi laporan sebagai dasar penanganan kejadian secara cepat dan terkoordinasi;

e. pengerahan personel dan peralatan sesuai kondisi dan kebutuhan di lokasi kejadian;

f. penertiban terhadap aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan. dengan cara membakar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. penanganan dampak kesehatan dan lingkungan berdasarkan perkembangan kondisi;

h. pemenuhan kebutuhan dukungan lintas wilayah, lintas instansi, dan sumber daya lainnya melalui jalur koordinasi sebagaimana diatur dalam Instruksi ini; dan

i. pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan sebagai bahan pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Kemudian, Khusus kepada Sekda Kota Pekanbaru, agar mengoordinasikan dan mengendalikan keterpaduan pelaksanaan, perencanaan, penganggaran, dan dukungan sumber daya dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, memimpin evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Sekda juga harus memberikan arahan terhadap permasalahan yang memerlukan penanganan lintas sektor dan melaporkan perkembangan pelaksanaan dan permasalahan strategis kepada Walikota," jelasnya.

Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat. Daerah Kota Pekanbaru, diminta agar mengoordinasikan pelaksanaan tugas BPBD, Satpol PP, DPKP, Dinkes, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat, dan Lurah.

"Mengoordinasikan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, penertiban, pelayanan kesehatan, serta pengendalian kewilayahan, dukungan dengan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko lainnya, TNI, Polri, BNPB, BMKG serta kementerian/lembaga dan instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan," jelasnya.

Asisten Pemerintah dan Kesra juga harus mengoordinasikan penanganan kejadian yang memerlukan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi dan melaporkan hasil pelaksanaan dan permasalahan kepada Sekda Pekanbaru.

Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas DPP, DLHK, PUPR, dan Bagian Sumber Daya Alam.

Koordinasi penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, sarana dan prasarana, alat berat, sumber air, serta sumber daya lainnya untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Termasuk mengoordinasikan dukungan Pemprov Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha sesuai kebutuhan. Mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, sarana dan prasarana yang memerlukan penanganan lintas sektor atau dukungan pihak lair? dan melaporkan hasil pelaksanaan, kebutuhan dukungan, dan permasalahan kepada Sekda," jelasnya.

Kepada Kepala BPBD Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk mengoptimalkan Posko "Pekanbaru Siaga Karhutla di Kantor BPBD Pekanbaru sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan.

"Melakukan pemantauan wilayah rawan, titik panas, titik api, kondisi cuaca, dan peringatan dini serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau laporan kejadian; melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengerahan personel dan peralatan, pemadaman, lokalisasi, pendinginan, serta pemantauan lokasi kebakaran sampai kondisi dinyatakan aman," jelasnya.

Selanjutnya, memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan pemadaman, pompa, sumber air, dan sarana pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dilanjutkan dengan menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan patroli pada wilayah prioritas bersama Satpol PP, DPKP, Camat, dan Lurah.

Menyusun dan memutakhirkan peta wilayah rawan kebakaran sampai tingkat kelurahan berdasarkan titik panas, riwayat kejadian, kondisi wilayah, dan laporan kewilayahan sebagai dasar penetapan wilayah prioritas pemantauan dan patroli. Sekaligus mengoordinasikan penguatan pencegahan, patroli, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama TNI dan Polri melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BPBD juga harus menyampaikan kebutuhan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta kebutuhan sarana, prasarana, alat berat, dan sumber daya lainnya kepada Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

"Menghimpun laporan harian seluruh Kecamatan dan mengintegrasikannya dengan data wilayah rawan, cuaca, titik panas, kejadian, personel, peralatan, sumber air, tindakan penanganan, dan dokumentasi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi juga menyampaikan perkembangan kondisi Karhutla kepada sekretaris dan menyiapkan laporan pelaksanaan Instruksi ini sebagai bahan laporan Walikota kepada Gubernur Riau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat," jelasnya.

BPBD juga harus menyiapkan jadwal dan bahan peninjauan lapangan Walikota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terhadap Posko, kesiapan personel dan peralatan, pelaksanaan penanganan, serta wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kepada Kepala Satpol PP Pekanbaru diinstruksikan agar melaksanakan patroli pada wilayah rawan pembakaran lahan sesuai peta BPBD. Memeriksa aktivitas pembukaan lahan dibakar sesuai hasil patroli atau laporan serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan.

Satpol PP diminta menghentikan kegiatan dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditemukan pelanggaran, dan mendokumentasikan hasil patroli dan pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut.

"Dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan koordinasi dengan Polri dan mendukung pengamanan pelaksanaan penanggulangan kebakaran," jelasnya.

Kepada Kepala DPKP Pekanbaru diminta memeriksa dan memastikan kesiapan kendaraan, mesin pompa, selang, alat pelindung diri, dan peralatan pemadaman. Kemudian menetapkan regu, kendaraan, dan peralatan siap gerak dan menginventarisasi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman pada wilayah rawan.

BPBD juga wajib meningkatkan kesiapan dan kemampuan regu pemadam serta relawan masyarakat pada wilayah rawan serta mengerahkan regu dan peralatan segera setelah menerima laporan kebakaran.

"Melaksanakan pemadaman dan pendinginan sampai kondisi dinyatakan aman dan menyampaikan hasil penanganan serta kebutuhan tambahan personel dan peralatan kepada BPBD," jelasnya.

Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk mendata kegiatan pertanian dan kelompok tani pada wilayah rawan kebakaran. Mengidentifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengolahan lahan tanpa membakar.

Menginventarisasi alat dan mesin pertanian berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi. Memfasilitasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan. Serta elakukan pendampingan kepada kelompok tani dalam pengolahan lahan tanpa membakar.

"Sampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menyiapkan Puskesmas di wilayah terdampak Karhutla. Termasuk kesiapan obat-obatan, masker, oksigen, dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dinkes wajib memantau perkembangan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap dan menghimpun data masyarakat terdampak dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Menyampaikan perkembangan dampak kesehatan serta kebutuhan penanganan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepada Kepala DLHK Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan pemantauan kualitas udara pada saat terjadi peningkatan asap dan menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara sebagai bahan pengambilan kebijakan.

"Melakukan pemantauan kondisi lingkungan pada lokasi kebakaran, mendata lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran dan menyiapkan rekomendasi penanganan dampak lingkungan berdasarkan hasil pemantauan serta menyampaikan permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Kepada Kepala PUPR Pekanbaru diinstruksikan untuk menginventarisasi alat berat, kendaraan, pompa, dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung penanggulangan kebakaran. Serta memastikan kesiapan alat berat, peralatan, dan operator yang dapat digerakkan.

"PUPR juga diminta mengerahkan alat berat dan peralatan berdasarkan kebutuhan penanganan, mendukung pembukaan akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dan mendukung penyediaan akses menuju sumber air untuk keperluan pemadaman. Serta enyampaikan kebutuhan sarana dan peralatan yang

belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Selanjutnya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menyebarluaskan informasi dan imbauan Pemerintah Kota mengenai pencegahan kebakaran serta larangan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

Diskominfotiksan juga bertanggung jawab menyebarluaskan informasi mengenai kondisi kebakaran. hutan dan lahan, kualitas udara, peringatan dini, dan informasi penting lainnya kepada masyarakat. Mengoptimalkan media dan kanal informasi resmi Pemerintah Kota sebagai sarana penyampaian informasi.

Kemudian memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat pada terjadi kebakaran atau kondisi asap, termasuk informasi mengenai layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses dan mendukung publikasi kebijakan dan langkah Pemko dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengacu pada informasi dari Perangkat Daerah yang membidangi substansi terkait," jelasnya.

Kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk memfasilitasi koordinasi Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Instruksi ini dan memfasilitasi penyampaian arahan, kebijakan, dan informasi pelaksanaan Instruksi ini kepada Camat dan Lurah.

Kemudian memfasilitasi tindak lanjut hasil arahan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah dan menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kewilayahan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menginventarisasi dan menelaah produk hukum daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan menyiapkan penyempurnaan atau pembentukan produk hukum daerah apabila diperlukan.

"Serta memberikan telaahan hukum terhadap kebijakan dan tindakan Pemko dalam pelaksanaan Instruksi ini," jelasnya.

Kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menyusun dan memutakhirkan profil SDA (Sumber Daya Alam) pada wilayah rawan kebakaran, paling sedikit memuat kondisi dan pemanfaatan hutan dan lahan, karakteristik lahan gambut, kegiatan perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA.

Kemudian mengidentifikasi keterkaitan kondisi dan pemanfaatan SDA dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, meliputi hutan dan lahan, gambut, perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang memerlukan tindak lanjut.

Menyajikan hasil profil dan identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai bahan dalam mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan SDA serta koordinasi dengan Pemprov Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha apabila diperlukan.

Selanjutnya kepada para camat se-Kota Pekanbaru diinstruksikan mengaktifkan dan mengoptimalkan Posko Siaga Karhutla tingkat Kecamatan sebagai pusat pemantauan, koordinasi, penanganan awal, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan.

Camat juga harus melakukan penanganan awal dan pemadaman Karhutla serta segera melaporkan kejadian kepada BPBD Pekanbaru. Juga memastikan lurah melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap setiap informasi titik panas, titik api, asap, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran di wilayah masing-masing.

Camat juga diinstruksikan mengoordinasikan pelaksanaan patroli, pencegahan, dan

penanggulangan Karhutla serta

berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek setempat. Lalu mengidentifikasi dan memutakhirkan wilayah rawan

kebakaran di masing-masing kelurahan serta

menyampaikan hasilnya kepada BPBD.

Kemudian sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat. Termasuk menyampaikan kebutuhan personel, peralatan, dan

dukungan penanganan kepada BPBD Pekanbaru.

"Camat juga menghimpun laporan seluruh kelurahan dan menyampaikan

laporan harian kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah

kecamatan kepada BPBD Pekanbaru," jelasnya.

Kepada lurah se-Kota Pekanbaru diinstruksikan agar sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat, mendata lokasi lahan rawan terbakar serta pemilik atau pengelola lahan yang dapat dihubungi di wilayah masing-masing.

Menyampaikan kepada pemilik atau pengelola lahan untuk menjaga dan membersihkan lahannya serta tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar serta melakukan pemantauan terhadap lahan kosong, semak belukar, lokasi yang pernah mengalami kebakaran, dan lokasi rawan lainnya.

Menerima dan melakukan pengecekan awal terhadap laporan masyarakat mengenai asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Melakukan penanganan awal dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelurahan serta segera melaporkan kejadian kepada camat. Menggerakkan RT, RW, dan masyarakat dalam pencegahan, pemantauan, dan penanganan awal kebakaran hutan dan lahan.

Lurah juga bertugas menyampaikan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada camat.

Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan mengidentifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dapat mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Serta menyiapkan bahan perencanaan terhadap kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan lintas Perangkat Daerah atau pelaksanaan secara berkelanjutan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kepada Sekda Pekanbaru.

Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk memfasilitasi dukungan penganggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengidentifikasi ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memfasilitasi penatausahaan keuangan terhadap kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk dalam keadaan darurat.

"Diinstruksikan juga memfasilitasi pemanfaatan barang milik daerah yang diperlukan untuk mendukung penanggulangan dan pencegahan Karhutla. Serta menyampaikan permasalahan penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan kebijakan lebih lanjut kepada Sekda," jelasnya.

Sekda Pekanbaru diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan instruksi ini secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota.

"Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi ini

dibebankan pada APBD

Pekanbaru dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Raih Penghargaan Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026

Thu, 10 Sep 2026 15:39:43 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Ingot hadir didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi ini menjadi penyemangat bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah mendata anak-anak yang tidak atau sempat putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak.

“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.

Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ijazahnya masih tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Pemerintah kota siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah di sekolah swasta maupun pondok pesantren, agar ijazah tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan.

Penjaringan anak tidak sekolah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan ijazah juga dapat melapor melalui pihak kecamatan untuk segera ditindaklanjuti.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah kota juga terus membenahi sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Bapenda dan BPN Pekanbaru Integrasikan Layanan Pertanahan, Permudah Pengurusan BPHTB

Sat, 12 Sep 2026 15:32:04 +0700

PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru memperkuat integrasi pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah warya, khususnya wajib pajak, dalam mengakses layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta layanan pertanahan.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Tengku Denny Muharpan dengan Kepala BPN Pekanbaru Muji Burohman. Penandatanganan berlangsung dalam Seminar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Periode 2024-2027 yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (10/9/2026).

"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan basis data saling terhubung secara terpadu sehingga dapat mendukung terselenggaranya alur layanan yang cepat, mudah, dan transparan," kata Kepala Bapenda Denny.

Melalui kerja sama tersebut, proses pelayanan akan diselaraskan mulai dari peralihan hak atas tanah dan bangunan yang diproses di Bapenda. Selanjutnya, proses berlanjut pada pembuatan akta tanah oleh PPAT hingga pendaftaran akhir di Kantor BPN Pekanbaru.

Integrasi tersebut melibatkan empat simpul layanan, yakni warga Bapenda, PPAT, dan BPN. Dengan terintegrasinya keempat unsur tersebut, berbagai hambatan dalam proses pengurusan peralihan hak maupun balik nama sertifikat tanah diharapkan dapat diminimalkan.

"Harapan kami, proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, dengan alur pelayanan yang lebih jelas dan mudah diakses masyarakat," ujar Denny.

Di sisi lain, Bapenda mendukung integrasi pelayanan 3-2-5 yang diinisiasi PPAT. Sistem tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan dan perpajakan. epastian hari dan tanggal dalam proses pelayanan menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.

"Kami sangat mendukung integrasi pelayanan 3-2-5 yang diinisiasi oleh PPAT. Tentu ini akan memberikan kemudahan kepada warga karena dalam proses layanan terdapat kepastian hari dan tanggal. Dengan begitu, proses pelayanan BPHTB dapat berjalan dengan baik dan akuntabel," tutupnya.

Asap Kembali Selimuti Pekanbaru, Sekolah Tatap Muka Terbatas Diterapkan

Mon, 14 Sep 2026 15:30:10 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali membatasi kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik.

Pada Senin (14/9/2026) ini, asap kembali menyelimuti Kota Pekanbaru setelah sebelumnya kualitas udara mulai membaik.

Maka sekolah TK/PAUD, SD, dan SMP sederajat, baik negeri maupun swasta, menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

"Untuk pembelajaran kita batasi sampai jam 12 siang. Kami memberikan keleluasaan kepada kepala sekolah untuk dapat melihat tentang kualitas Udara," kata Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Peserta didik dijadwalkan pulang lebih awal pada pukul 12.00 WIB. Selain itu, seluruh siswa diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah.

Tak hanya membatasi waktu belajar, seluruh aktivitas sekolah juga diwajibkan berlangsung di dalam ruangan.

"Ketentuan ini diberlakukan sebagai langkah perlindungan siswa dari dampak kualitas udara yang kurang baik," jelasnya.

Agung juga menegaskan sekolah harus terus memantau kondisi kualitas udara. Apabila kondisi udara semakin memburuk, pihak sekolah diperbolehkan mempercepat waktu kepulangan siswa.

"Jika keadaan kualitas udara memburuk, sekolah dapat mempercepat kepulangan murid," ucapnya.

Jika kualitas udara tidak kunjung membaik, maka pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan pada 15-17 September 2026.

Pemko Pekanbaru meminta seluruh satuan pendidikan melaksanakan ketentuan tersebut dengan mengutamakan keselamatan, dan kesehatan peserta didik selama kondisi kualitas udara masih menjadi perhatian.

Pemko Pekanbaru Bakal Kembali Gelar Salat Istisqa

Tue, 15 Sep 2026 15:29:23 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bakal kembali melaksanakan salat Istisqa untuk memohon diturunkannya hujan ditengah kondisi bencana kabut asap.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar bersama dengan masyarakat untuk menghilangkan kabut asap yang kembali muncul cukup pekat pada awal pekan ini.

"Ada ikhtiar ada do'a. Kita berharap, memohon doa dan dukungan masyarakat agar kota ini segera selesai dari bencana kabut asap ini," kata Markarius Anwar, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, pemerintah kota dan masyarakat Pekanbaru sudah dua kali melaksanakan salat Istisqa. Ia bersyukur pasca dilaksanakan salat Istisqa Kota Pekanbaru sempat diguyur hujan dan kabut asap hilang saat itu.

"Kalau curah hujan sudah banyak tentu udaranya akan bersih. Alhamdulillah setelah salat Istisqa kemarin hujan," ucapnya.

Ia memastikan upaya-upaya penanganan Karhutla telah dilakukan pemko bersama pihak terkait. Pekanbaru saat ini juga zero hotspot atau titik api.

Angin yang berhembus dari Selatan ke Utara membawa asap dari wilayah yang terdampak karhutla berhembus ke Pekanbaru.

"Dari titik api di provinsi lain itu mengarah nya ke Pekanbaru. Mudah-mudahan bencana ini cepat selesai," harapnya.

Pemko juga sudah membuat kebijakan sekolah tatap muka terbatas bagi peserta didik karena kabut asap yang kembali pekat sejak, Senin (14/9/2026) kemarin.

Sebanyak 21 Puskesmas juga sudah disiagakan untuk menangani masyarakat yang alami gangguan kesehatan dampak kabut asap. Ada masker, vitamin hingga obat-obatan yang disiapkan.

Komitmen Majukan Pendidikan, Bupati Kampar Tinjau Sejumlah Sekolah

Fri, 04 Sep 2026 15:26:21 +0700

Bangkinang Kota – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memajukan dunia pendidikan terus diperkuat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. dan Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar meninjau SDN 007 Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang dan SMPN 02 Bangkinang Kota, Jumat (4/9/2026).

Kunjungan tersebut didampingi Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Sekretaris Bappeda Kampar Dr. Yusdiyen Hadinata, S.Si., M.Si., Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar Zulkifli, S.Pd, M.Pd, pihak sekolah serta tim teknis.

Bupati Ahmad Yuzar menegaskan, pembangunan sumber daya manusia merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi Kampar yang berkualitas dan mampu bersaing.

“Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan. Dunia pendidikan merupakan urusan wajib kita semua dan harus kita sukseskan bersama,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kampar.

Masih banyak PR yang harus kita selesaikan, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan bahkan masih ada yang belum layak, namun Pemkab Kampar akan terus berupaya untuk mengurangi berbagai kekurangan " ujar Bupati Kampar Ahmad Yuzar

Selain itu Ia berharap agar Seluruh stakeholder kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam membangun sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, Insyaallah Kami Bupati Kampar bersama wakil Bupati Kampar beserta jajaran Pemkab Kampar Komit dengan Peningkatan SDM Kampar " Tutup Ahmad Yuzar.

Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Perkuat Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mon, 07 Sep 2026 15:25:02 +0700

BANGKINANG KOTA – Harga kebutuhan pokok hingga pertumbuhan ekonomi daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, Senin (7/9/2026).

Rakor yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar. Bupati Kampar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta diikuti para Asisten, Staf Ahli Bupati, perwakilan Forkopimda, dan seluruh Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi.

Mendagri meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas, memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026. Rilis tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melihat perkembangan ekonomi sekaligus sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau. Pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama seluruh pihak agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Ahmad Yuzar.

Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten melalui sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok juga perlu terus dilakukan agar pemerintah dapat merespons dengan cepat apabila terjadi gejolak harga.

Bupati juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan,” tambahnya.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Kampar terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Kampar Terima Audiensi Ketua DPC PA GMNI Kabupaten Kampar

Thu, 10 Sep 2026 15:17:40 +0700

Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC PA GMNI) Kabupaten Kampar beserta jajaran di ruang kerja Wakil Bupati Kampar, Kamis (10/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Ketua PA GMNI Provinsi Riau Iman Munandar S.H, M.H di dampingi Ketua DPC GMNI Kampar Riki menyampaikan beberapa agenda strategis organisasi, di antaranya program pendataan ulang alumni GMNI di Kabupaten Kampar sebagai upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan mempererat silaturahmi antar alumni.

Selain itu, DPC PA GMNI juga berencana membuka kembali ruang kaderisasi dan keanggotaan untuk menerima anggota baru guna melahirkan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Lebih lanjut, pengurus DPC PA GMNI Kabupaten Kampar turut menyampaikan harapan agar Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag., M.Si. dapat menjadi narasumber pada kegiatan pembahasan muatan lokal yang akan dilaksanakan organisasi sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman generasi muda terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Kampar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kampar menyambut baik berbagai program yang disampaikan dan mendukung upaya organisasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia serta memperkuat karakter generasi muda. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap PA GMNI Kabupaten Kampar dapat terus berkontribusi melalui pemikiran-pemikiran konstruktif, program pemberdayaan masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

Audiensi diakhiri dengan diskusi dan tukar pandangan terkait berbagai isu pembangunan daerah serta komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi demi kemajuan Kabupaten Kampar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Asosiasi Pokdarwis Kampar Resmi Dibentuk, Pemerintah Kabupaten Kampar inginkan Bersatu dalam satu wadah

Mon, 14 Sep 2026 15:09:57 +0700

Bangkinang Kota - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kabupaten Kampar resmi menginisiasi pembentukan Asosiasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Kampar sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi, koordinasi, serta peran masyarakat dalam mengembangkan potensi Pariwisata Daerah, Senin (14/9/2026).

Pembentukan asosiasi ini menjadi momentum penting dalam menyatukan berbagai Pokdarwis yang tersebar di Kabupaten Kampar. Melalui wadah bersama tersebut, setiap kelompok dapat saling berbagi pengalaman, membangun kolaborasi, serta mendorong pengelolaan destinasi wisata yang semakin profesional, kreatif, dan berkelanjutan.

Kabupaten Kampar memiliki kekayaan potensi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga wisata berbasis masyarakat. Keberadaan Pokdarwis menjadi salah satu kekuatan utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan destinasi wisata di masing-masing wilayah.

Pembentukan Asosiasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Kampar menjadi awal dari lahirnya berbagai inovasi dan kolaborasi baru, sehingga potensi wisata yang dimiliki setiap desa dan kecamatan dapat semakin dikenal, dikembangkan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut, para perwakilan Pokdarwis juga menetapkan kepengurusan Asosiasi untuk periode pertama secara demokratis Yaitu :
Ketua :Sutomi
Wakil Ketua: Syamsul Azwar
Sekretaris: Dedi Irawan
Bendahara: Yuwarlis

Dalam Hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar Melalui Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kampar Afdal, ST, MT diwakili oleh Sekretaris Disparbud Abdul Hafis, SE, MM menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pokdarwis yang telah proaktif mengorganisir kelompok.

“Terbentuknya asosiasi ini adalah kabar baik. Pemerintah daerah siap mendukung penuh agar Pokdarwis bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memajukan destinasi dan pariwisata di Kampar,”ungkapnya.”

Sekretaris Dinas Pariwisata Kampar Abdul Hafis juga menjelaskan, Kampar memiliki kekayaan potensi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga wisata berbasis masyarakat. Keberadaan Pokdarwis menjadi salah satu kekuatan utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan destinasi wisata di masing-masing wilayah.

“Untuk itu, Dengan terbentuknya asosiasi, Pokdarwis diharapkan memiliki wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat untuk menyatukan visi dalam memajukan sektor pariwisata Kabupaten Kampar. “Bersatu dalam satu wadah, bergerak bersama membangun pariwisata Kampar yang maju, mandiri dan berkelanjutan.”tutupnya.”

Ketua terpilih Asosiasi Pokdarwis Kabupaten Kampar Sutomi menyampaikan komitmennya dalam memajukan Destinasi Wisata di Kampar.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Tugas kami ke depan adalah menyatukan seluruh Pokdarwis di Kampar. Tidak ada lagi yang jalan sendiri-sendiri. Dengan bersinergi, kita ingin menjadikan Pokdarwis sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa wisata. Mari kita jaga Kampar bersama, kita promosikan Kampar bersama. WISATA KAMPAR SELALU DI HATI,” tegas Sutomi.

Ketua terpilih Pokdarwis Sutomi menjelaskan tujuan Pembentukan Asosiasi yaitu, Pengembangan Pariwisata: Menguatkan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat di Kabupaten Kampar, Kedua, Koordinasi Terpadu: Memudahkan komunikasi dan sinergi antar Pokdarwis dengan pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya. Ketiga, Integrasi Potensi: Menghimpun seluruh potensi wisata alam, budaya, dan kuliner Kampar dalam satu ekosistem promosi dan Keempat, Silaturahmi : Menjadi wadah pertemuan rutin bagi pengurus dan anggota Pokdarwis se-Kabupaten Kampar.

“Untuk itu, rencana kedepan yaitu Menyusun AD/ART dan program kerja Asosiasi Pokdarwis Kabupaten Kampar dalam 1 bulan ke depan dan Melakukan pendataan dan pemetaan potensi wisata di setiap desa wisata binaan Pokdarwis serta Menggelar pelatihan bersama tentang sapta pesona, digital marketing, dan pelayanan wisata sekaligus Memperingati Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 dengan kegiatan bersama seluruh Pokdarwis, berupa: bersih destinasi, pameran produk UMKM, pentas seni budaya, dan kampanye WisataKampardihati.”tutupnya.

Terima Kunjungan PLN UP3 Bangkinang, Bupati Kampar Ahmad Yuzar: Apresiasi PLN dan Maksimalkan Pelayanan di Daerah 3T

Tue, 15 Sep 2026 15:08:44 +0700

Bangkinang Kota — Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menerima kunjungan Manager PLN UP3 Bangkinang Doni Hernandi beserta jajaran di ruang kerja Bupati Kampar, Senin (14/9/2026). Kunjungan yang didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kampar Irwan AR tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Kampar dan PLN dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan PLN UP3 Bangkinang dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional. Melalui momentum tersebut, PLN ingin memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan energi listrik dapat terus menjadi perhatian bersama.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran PLN UP3 Bangkinang atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Ia berharap PLN terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga kebutuhan energi listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN UP3 Bangkinang yang selama ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga PLN terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati juga menekankan pentingnya pemerataan penyediaan energi listrik hingga ke wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses. Menurutnya, masyarakat di wilayah terdepan, terpencil, tertinggal dan terluar harus mendapatkan perhatian yang sama dalam pelayanan kelistrikan. “Kami mengapresiasi penyediaan energi listrik di Kabupaten Kampar. Kami berharap hal ini terus dilakukan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan energi listrik, termasuk di kawasan 3T,” pinta Bupati Kampar.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kampar dan PLN memiliki tugas yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, sinergi dan komunikasi kedua pihak harus terus diperkuat agar berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kelistrikan, dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Tugas kita sama-sama melayani masyarakat. Jadi, insyaallah kami siap membantu apa yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap momentum Hari Pelanggan Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mendorong agar PLN memberikan pelayanan yang cepat, mudah, andal dan responsif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, termasuk masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Bangkinang Doni Hernandi menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kampar yang telah menerima kunjungan jajaran PLN. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus komitmen PLN untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar, apa yang menjadi harapan Bupati Kampar terhadap pelayanan desa terbatas dan terpencil akan menjadi prioritas PLN " Kata Doni Hernandi.

“dan dengan Momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin dekat dengan pelanggan sekaligus mendengar secara langsung kebutuhan dan masukan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Wisman Riau Capai 22.452 Kunjungan, Pelancong Malaysia Dominasi Pintu Masuk

Tue, 01 Sep 2026 15:07:56 +0700

PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Riau pada Juli 2026 mencapai 22.452 kunjungan, atau turun 8,68 persen dibandingkan Juni 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari angka kunjungan, melainkan dari dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.

Penurunan kunjungan wisman ini terjadi baik secara bulanan maupun tahunan jika dibandingkan dengan periode Juli 2025. Kendati demikian, wisatawan asal negara-negara kawasan Asia masih mendominasi pergerakan masuk ke wilayah Riau.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, memaparkan rincian angka penurunan tersebut dalam rilis resmi.

“Jumlah wisman ini turun sebesar 8,68 persen dibandingkan Juni 2026 (month-to-month) yang tercatat 24.585 kunjungan. Demikian juga jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu mengalami penurunan sebesar 15,96 persen,” kata Asep saat rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Selasa (1/9/2026).

Malaysia tercatat sebagai negara penyumbang wisman terbanyak ke Riau dengan angka mencapai 9.324 kunjungan atau 41,53 persen. Posisi selanjutnya diikuti oleh Tiongkok sebanyak 2.013 kunjungan, Filipina 1.602 kunjungan, Singapura 1.213 kunjungan, serta India 927 kunjungan.

Melalui pintu masuk imigrasi utama, moda transportasi laut mendominasi kedatangan wisman sebesar 53,33 persen, sedangkan angkutan udara menyumbang 46,67 persen. Sementara itu, data kedatangan melalui Mobile Positioning Data (MPD) di Kabupaten Bengkalis mencatatkan 16.825 kunjungan.

Dampak Ekonomi dan Tingkat Hunian Hotel

Sejalan dengan data kunjungan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Riau pada Juli 2026 berada di angka 51,18 persen atau turun 0,34 poin secara bulanan. Namun, angka TPK tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,60 poin jika dibandingkan dengan periode Juli 2025.

Asep Riyadi menjelaskan rincian mengenai klasifikasi hotel yang paling banyak diminati oleh para pengunjung.

“TPK hotel berbintang di Provinsi Riau pada bulan Juli 2026 adalah 51,18 persen atau turun 0,34 poin dibanding TPK bulan Juni 2026 yang mencapai 51,52 persen. Jika dirinci berdasarkan kelas hotel, tingkat penghunian kamar tertinggi pada Juli 2026 terjadi pada hotel bintang empat yang mencapai 64,27 persen,” jelas Asep.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di hotel berbintang tercatat selama 1,33 malam. Tamu asing memiliki durasi menginap lebih lama yakni 2,64 malam, sementara tamu domestik mencatatkan rata-rata menginap 1,31 malam.

Asep menambahkan informasi mengenai karakteristik lama tinggal wisatawan asing yang berkunjung ke Riau.

“Rata-rata lama menginap tamu asing yang berkunjung ke Provinsi Riau dan menginap di hotel berbintang pada Juli 2026 tercatat 2,64 malam,” ujar Asep.

Arah Kebijakan dan Pemanfaatan Data

Merespons capaian indikator tersebut, Pemprov Riau menekankan pentingnya penguatan nilai tambah pariwisata agar berkontribusi langsung pada pendapatan warga. Evaluasi sektor ini dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Riau 2025–2029.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs Supriyadi, MSi, menyampaikan pandangannya terkait tolok ukur keberhasilan pariwisata daerah.

“Pariwisata Riau tumbuh bukan sekadar dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari lama tinggal, belanjanya berapa, berkembangnya usaha masyarakat, terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi destinasi wisata,” kata Supriyadi.

Supriyadi juga menegaskan bahwa setiap intervensi kebijakan pemerintah daerah harus selalu berpatokan pada data statistik akurat.

“Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi, tapi pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti. Mari kita gunakan statistik bukan hanya untuk menjelaskan masa lalu tetapi untuk membaca masa depan, dan mari pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan Riau,” tutup Supriyadi.

Atasi Antrean SPBU, Pemprov Riau Minta Tambah Kuota BBM Subsidi

Sat, 05 Sep 2026 15:07:02 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dan Pertalite ke pemerintah pusat guna mengatasi kemacetan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Riau. Langkah antisipatif ini diambil seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang momen Natal dan Tahun Baru.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, mengonfirmasi bahwa pengajuan penambahan kuota Bio Solar tercatat sebesar 99.700 Kilo Liter (KL), sedangkan usulan penambahan Pertalite mencapai 99.556 KL. Saat ini Pemprov Riau masih menunggu keputusan akhir penetapan kuota tersebut dari instansi teknis di tingkat pusat.

"Pemprov Riau telah mengajukan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite. Tapi hingga saat ini masih tinggal menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Sabtu (5/9/2026).

Ismon menjelaskan bahwa lonjakan konsumsi BBM rutin terjadi pada periode akhir tahun akibat peningkatan aktivitas transportasi publik dan logistik. Oleh karena itu, pasokan tambahan sangat Diperlukan untuk menekan potensi kelangkaan dan kemacetan lalu lintas di sekitar area SPBU.

"Namun realisasi pengajuan penambahan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite tersebut tergantung pihak BPH Migas. Karena realisasi penambahan kuota tersebut juga tergantung kemampuan APBN," ujarnya.

Guna menjaga ketertiban distribusi BBM di lapangan, Dinas ESDM Provinsi Riau juga telah mengoordinasikan fenomena antrean panjang ini kepada pihak penyalur resmi. Koordinasi intensif dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang memegang kewenangan teknis pengaturan dan penyaluran BBM ke SPBU.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga," tegas Ismon.

Meskipun stok Pertalite saat ini dipastikan masih mencukupi kebutuhan harian masyarakat hingga akhir tahun, Pemprov Riau menilai langkah cadangan tetap harus disiapkan. Penambahan kuota Pertalite difungsikan sebagai antisipasi utama apabila terjadi lonjakan konsumsi yang drastis selama periode libur panjang.

Erupsi Anak Krakatau Batalkan 30 Penerbangan, 5.000 Penumpang Riau Terdampak

Mon, 07 Sep 2026 15:06:01 +0700

PEKANBARU - Hampir 5.000 penumpang di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru terdampak pembatalan penerbangan menyusul erupsi Anak Gunung Krakatau. Hingga Senin (7/9/2026), tercatat sebanyak 30 penerbangan dari dan menuju Bandara SSK II Pekanbaru dibatalkan.

Pembatalan tersebut mencakup penerbangan yang dijadwalkan hingga pukul 18.00 WIB sesuai NOTAM (Notice to Airmen) yang diterima pihak bandara.

PGS General Manager Bandara Internasional SSK II Pekanbaru, Imamura Ginting, mengatakan angka hampir 5.000 penumpang tersebut merupakan perkiraan berdasarkan laporan dari seluruh maskapai yang beroperasi di bandara.

"Jadi dapat kami laporkan dari Bandara SSK II Pekanbaru, hari ini tanggal 7 September 2026 sampai dengan siang ini penerbangan yang sudah kami dapatkan laporan dari seluruh maskapai ada 30 penerbangan yang di-cancel sampai dengan pukul 18.00 WIB sesuai dengan NOTAM yang disampaikan," ujar Imamura, Senin (7/9/2026).

Dari 30 penerbangan yang dibatalkan, sebanyak 15 merupakan jadwal keberangkatan dari Pekanbaru menuju Jakarta. Sedangkan 15 lainnya adalah penerbangan dari Jakarta yang seharusnya tiba di Bandara SSK II Pekanbaru.

"Dari 30 penerbangan itu, 15 yang akan berangkat ke Jakarta dan 15 yang rencananya akan tiba di Bandara SSK II Pekanbaru. Dari 30 penerbangan itu, perkiraan kami sesuai dengan laporan dari para maskapai, ada hampir 5.000 pax yang terimbas akibat pembatalan penerbangan tersebut," jelasnya.

Besarnya jumlah penumpang yang terdampak membuat pergerakan pesawat di Bandara SSK II Pekanbaru ikut mengalami penurunan. Kendati demikian, aktivitas penerbangan tidak sepenuhnya terhenti.

Sejumlah rute di luar jalur terdampak masih tetap beroperasi, di antaranya penerbangan dari Pekanbaru menuju Kuala Lumpur, Batam, Kualanamu dan Gunung Sitoli.

"Ya, pastinya dampaknya pergerakan pesawat juga berkurang karena ada 30 penerbangan yang dibatalkan. Namun, dari Bandara SSK II sendiri, kita masih ada penerbangan menuju Kuala Lumpur, Batam, Kualanamu, dan Gunung Sitoli," katanya.

Imamura menegaskan, berdasarkan NOTAM yang diterima, pembatalan terutama terjadi pada penerbangan yang mengarah ke Pulau Jawa.

"Jadi, penerbangan yang dibatalkan hanya ke arah Jawa nya, sesuai dengan NOTAM yang disampaikan kepada kita,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan dari Bandara SSK II Pekanbaru, Imamura memperkirakan sekitar 70 persen ikut terdampak pembatalan. Sementara 30 persen lainnya masih dapat bepergian melalui rute yang tetap beroperasi.

"Kalau dari total jumlah penumpang pastinya lebih banyak yang menuju ke Jakarta atau ke Halim dibandingkan yang tadi kami sebutkan seperti Batam, Kuala Lumpur, Singapura ataupun Kualanamu. Itu bisa dibilang 30 persen yang tidak terdampak dan 70 persen yang terdampak akibat pembatalan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kebingungan penumpang, pihak maskapai telah menyampaikan informasi pembatalan melalui berbagai saluran komunikasi.

"Kalau untuk hal tersebut, menurut kami pihak maskapai sudah mem-blasting bahwasannya ada pembatalan untuk penerbangan kemarin dan hari ini," katanya.

Di Bandara SSK II, sejumlah penumpang yang terdampak pembatalan juga terlihat mendatangi konter layanan maskapai. Mereka mengurus pengembalian tiket atau memilih menjadwalkan ulang perjalanan.

"Kami lihat juga beberapa penumpang yang batal hari ini itu melapor kepada pihak maskapai untuk melakukan refund ataupun melakukan reschedule penerbangannya," ungkap Imamura.

Untuk penumpang yang memilih refund, maskapai memberikan kebijakan pembebasan biaya berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara.

"Kami dapatkan informasi bahwasannya pihak maskapai membebaskan, artinya tidak ada kena biaya untuk refund terhadap tiket tersebut," ujarnya.

Sedangkan penumpang yang memilih reschedule dapat mengatur kembali perjalanan sesuai jadwal yang tersedia. Penjadwalan ulang bergantung pada ketersediaan kursi pada tanggal yang dipilih.

"Kalau reschedule berdasarkan jumlah seat yang tersedia di jadwal ataupun tanggal yang diminta oleh para penumpang," pungkasnya.

Luas Karhutla Siak Capai 273 Hektare, Kementerian Kehutanan Siapkan Strategi Khusus

Fri, 11 Sep 2026 15:05:33 +0700

SIAK – Di tengah keterbatasan alat, logistik dan anggaran, petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak, Riau, terus berjibaku memadamkan api. Bagi mereka, pekerjaan itu bukan sekadar memadamkan kebakaran, tetapi menjaga keselamatan masyarakat sekaligus hutan dan satwa yang hidup di dalamnya.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri saat berkunjung ke Siak, Jumat (11/9/2026).

Thomas menilai penanganan karhutla di Siak berjalan berkat kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat.

"Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla," kata Thomas.

Menurutnya, tantangan Siak tidak ringan. Sebagian wilayah kabupaten tersebut berada dalam kawasan hidrologi gambut yang luas dan memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

"Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla, luar biasa sekali," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian harus dilakukan secara terukur, terlebih BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027.

Kementerian Kehutanan, kata Thomas, akan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi meluasnya karhutla dan mencegah Siak kembali diselimuti kabut asap. "Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Siak Syamsurizal memaparkan kondisi penanganan karhutla sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan. Dikatakan, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut dan kawasan hutan sehingga membutuhkan penanganan serius. Persoalan itu diperberat keterbatasan sarana, peralatan dan anggaran operasional pemerintah daerah.

Meski begitu, Syamsurizal memastikan petugas bersama seluruh unsur yang terlibat terus bekerja di lapangan. Ia menegaskan penanganan dilakukan tanpa membedakan siapa pun, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan.

"Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu, kami berusaha bagaimana agar api segera padam. Karena yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara," ucap Syamsurizal.

Dia berharap kunjungan pemerintah pusat menjadi jalan untuk memperkuat dukungan terhadap penanganan karhutla di Siak, terutama menghadapi kondisi musim kemarau yang masih panjang.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi di lapangan. Penanganan karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara mengatakan hingga 10 September 2026 luas karhutla di Siak mencapai 273,423 hektare. Dari jumlah tersebut, 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya merupakan lahan masyarakat.

Penanganan telah dilakukan secara terpadu sejak status siaga karhutla ditetapkan pada Februari 2026 melalui pembentukan Satgas Karhutla, patroli, mitigasi, serta pelaporan hotspot dan fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.

Namun, memasuki Agustus hingga September, eskalasi kebakaran meningkat di sejumlah wilayah, di antaranya Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu hingga Tasik Betung.

Personel dan peralatan pun harus dibagi untuk menangani kebakaran di beberapa lokasi dalam waktu bersamaan. Di tengah kondisi itu, keterbatasan anggaran, alat berat, logistik dan kebutuhan operasional menjadi tantangan terbesar petugas di lapangan.

"Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut," ujar Novendra.

Gandeng Forkopimda, Pemprov Riau Perkuat Optimalisasi Pajak dan Hak Daerah

Tue, 08 Sep 2026 15:03:48 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pencocokan data dan penataan kewajiban perpajakan pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, pihaknya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah. Satgas tersebut dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan perpajakan sekaligus memastikan hak-hak daerah dapat diterima secara optimal.

"Tujuan utama kita mengumpulkan Bapak dan Ibu hari ini adalah untuk mencocokkan data, memperjelas kewajiban, dan menyelesaikan persoalan secara terbuka. Agar pengelolaan potensi pajak daerah dapat berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran Forkopimda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah," katanya di Gedung BRKS Pekanbaru, Selasa (8/9).

Dijelaskan, keberadaan Satgas mulai menunjukkan perkembangan dalam upaya memperluas dan menata wajib pungut pajak daerah. Salah satu indikatornya terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai Wajib Pungut (WAPU).

"Alhamdulillah, setelah pembentukan Satgas ini, jumlah Wajib Pungut (WAPU) kita meningkat dari yang sebelumnya hanya 19 perusahaan menjadi 26 perusahaan," jelasnya.

Diungkapkan, optimalisasi pajak daerah bukan berarti pemerintah membebankan kewajiban baru kepada dunia usaha. Pemerintah hanya memastikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi dapat dilaksanakan, termasuk terkait hak pemerintah daerah atas penerimaan pajak.

Ia menambahkan, dalam melakukan verifikasi langsung ke lapangan pihaknya membuat sinergi dengan unsur Forkopimda. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pengawasan dan pencocokan data yang berkaitan dengan potensi pajak daerah.

"Pemprov Riau bersama DPRD memiliki keterbatasan kemampuan untuk turun langsung memverifikasi ke lapangan. Oleh sebab itu, hadirnya unsur Forkopimda baik dari Kejaksaan Tinggi, Polda, TNI, maupun BPKP, sinergi bersama inilah yang menjadi fondasi kita dalam menegakkan aturan dan menggali potensi hak-hak daerah demi pembangunan Riau," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ninno Wastikasari menerangkan, peningkatan penerimaan pajak memiliki kaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga pelayanan publik membutuhkan dukungan fiskal yang memadai.

"Kita semua memahami bahwa pembangunan jalan, jembatan, layanan pabrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan dukungan fiskal yang memadai. Karena itu, yang kita lakukan bukan mencari atau menciptakan beban baru. Yang kita lakukan adalah memaksikan hak daerah memang menjadi kewajiban sesuai ketentuan, dapat diterima secara optimal," terang Ninno.

Ninno menyebutkan, penerimaan pajak daerah Riau hingga 31 Agustus 2026 telah menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

"Sampai dengan 31 Agustus 2026 berdasarkan data yang disampaikan pajak daerah telah mencapai sekitar 2,4 triliun dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2025 penerimaan sebesar 2,1 triliun. Artinya tumbuh sekitar 11,22 persen, ini tentu merupakan hasil dari kerja banyak pihak," pungkasnya.

Heli WB dan OMC Gempur Karhutla Inhu, Inhil, dan Meranti

Mon, 14 Sep 2026 15:02:31 +0700

PEKANBARU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Riau terus dilakukan. Selain mengerahkan tim pemadam di darat, Satgas Karhutla Riau juga mengoptimalkan operasi pemadaman melalui jalur udara menggunakan helikopter water bombing (WB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencan Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, mengatakan operasi pemadaman melalui udara pada Senin (14/9/2026) difokuskan di dua kabupaten, yakni Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu).

Di Kabupaten Inhil, operasi water bombing menyasar kawasan karhutla di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling. Sementara di Kabupaten Inhu, pemadaman udara dilakukan di wilayah Kualu Cenaku serta Desa Alim Batang Cenaku. Khusus di wilayah Batang Cenaku, sebagian kawasan yang terdampak karhutla diketahui berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

"Untuk hari ini operasi water bombing difokuskan di dua daerah, yakni Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu," kata Edy.

Menurutnya, masing-masing lokasi mendapatkan dua sorti penerbangan helikopter water bombing. Operasi telah dimulai sejak pagi hari dan dilakukan secara berulang untuk menjangkau titik-titik yang masih terbakar maupun berpotensi kembali terbakar.

Lanjut Edy, pelaksanaan operasi menggunakan helikopter water bombing sempat melakukan pengisian bahan bakar avtur di Bandara Japura, Kabupaten Indragiri Hulu, sebelum kembali melanjutkan misi pemadaman.

Selain pemadaman melalui udara, Satgas Karhutla Riau juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kepulauan Meranti. Upaya ini membuahkan hasil. Hujan turun di wilayah Pulau Merbau dan membantu memadamkan sisa karhutla yang sebelumnya masih menyisakan asap tipis.

Edy menjelaskan, berdasarkan pemantauan sebelumnya, api di wilayah tersebut sebenarnya telah dinyatakan padam. Namun, pada Senin kembali terpantau kemunculan asap tipis yang mengindikasikan masih adanya bara atau titik panas di bawah permukaan.

"Alhamdulillah, hujan di Pulau Merbau. Karhutla padam. Kemarin dari pantauan sebenarnya sudah padam apinya, cuma hari ini terpantau masih muncul asap tipis," paparnya.

Melihat adanya potensi pertumbuhan awan di sekitar wilayah tersebut, Satgas Udara kemudian segera melakukan OMC untuk memaksimalkan peluang turunnya hujan.

"Kebetulan ada potensi awan, tim Satgas langsung bergerak melakukan OMC. Hasilnya, sebagian besar daerah di Pulau Merbau diguyur hujan," ungkap Edy.

Menurutnya, turunnya hujan di wilayah yang sebelumnya masih menyisakan asap tersebut diharapkan dapat membantu proses pendinginan lahan sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

Satgas Karhutla Riau hingga kini terus melakukan pemantauan dan penanganan secara terpadu, baik melalui operasi darat, pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing, maupun OMC sebagai langkah antisipasi dan pengendalian karhutla.

Kelapa Sawit Mitra Plasma Minggu Dihargai Rp3.976 per Kg

Tue, 15 Sep 2026 15:01:44 +0700

PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil kesepakatan tim harga, penetapan harga kelapa sawit periode 16 - 22 September 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim untuk penurunan harga tertinggi berada dikelompok umur 9 tahun sebesar Rp 17,54/Kg atau mencapai 0,44% dari harga periode lalu. Sehingga, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 3.976,56/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan.

“Dengan harga cangkang sebesar Rp 17,98/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 93,51%, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 179,66 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 421,35 dari minggu lalu,” katanya.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16, maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.804,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp13.960,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO,” sebutnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 34 Periode : Rabu - Selasa, 16 - 22 September 2026

Umur 3 Th (Rp 3,065.50 );

Umur 4 Th (Rp 3,474.48 );

Umur 5 Th (Rp 3,682.22 );

Umur 6 Th (Rp 3,842.55 );

Umur 7 Th (Rp 3,925.45 );

Umur 8 Th (Rp 3,971.84 );

Umur 9 Th (Rp 3,976.56 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,955.39 );

Umur 21 Th (Rp 3,893.40 );

Umur 22 Th (Rp 3,834.02 );

Umur 23 Th (Rp 3,770.55 );

Umur 24 Th (Rp 3,701.01 );

Umur 25 Th (Rp 3,622.78 );

Umur 26 Th (Rp 3,575.38 );

Umur 27 Th (Rp 3,527.81 );

Umur 28 Th (Rp 3,481.54 );

Umur 29 Th (Rp 3,463.83 );

Umur 30 Th (Rp 3,449.07 );

Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah, Agung Nugroho Raih Penghargaan Peduli Pendidikan 2026

Thu, 10 Sep 2026 05:02:40 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.