pilihan +INDEKS
Pemko Pekanbaru Minta Warga Manfaatkan Program Penghapusan Denda PBB-P2
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, meminta warga wajib pajak untuk memanfaatkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Penghapusan denda PBB-P2 ini diberikan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa S.STP M.Si, untuk meringankan wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo 30 September 2024 lalu.
"Program penghapusan denda PBB ini berlaku dari tanggal 1 November sampai 31 Desember 2024," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Dr Alek Kurniawan M.Si, Selasa (5/11/2024).
Ia menyampaikan, program pemutihan denda pajak ini merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pajak PBB sekaligus memberi kemudahan kepada warga dalam melunasi PBB yang tertunggak.
"Makanya kami mengajak warga wajib pajak untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin, karena waktu terbatas. Dari hasil pantauan kami selama ini, program ini dapat menyentuh kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban PBB mereka," ujarnya.
Selain meringankan beban pajak, lanjut Alek, program penghapusan denda pajak juga diharapkan dapat menertibkan wajib pajak PBB yang menunggak pembayaran pajak daerahnya.
"Ini menjadi fokus kami di Bapenda dalam rangka memberikan kemudahan kepada warga dalam pengurusan dan pembayaran PBB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru," ucapnya.
"Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lewat penerbitan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 841 Tahun 2024. Jadi berapapun tunggakan PBB tidak akan dikenakan denda asal mereka melakukan pembayaran PBB selama 1 November sampai 31 Desember 2024," ulas Alek.
Lebih jauh disebutkannya, program penghapusan denda PBB-P2 tidak hanya berlaku untuk tahun pajak 2024 saja. Akan tetapi juga berlaku untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
"Nantinya wajib pajak cukup membayar pokoknya saja, denda sudah terhapus lewat program ini. Untuk itu, wajib pajak diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan PBB mereka karena program ini diberikan kepada wajib pajak tanpa harus melakukan permohonan. Artinya, wajib pajak otomatis akan memperoleh penghapusan denda PBB jika melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu tersebut," tutupnya.
Berita Lainnya +INDEKS
Disdik Riau Keluarkan SE Pembatasan Penggunaan Gawai di Sekolah
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.
Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya Riau Melonjak Tembus Rp 3.544 per Kg
PEKANBARU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra swadaya di Pro.
Awal Pekan, Tiga Daerah di Riau Bakal Diguyur Hujan Ringan, Lainnya Cerah Berawan
PEKANBARU - Awal pekan, Senin (26/1/2026) sebagian daerah di Provinsi Riau .
Jelang Akhir Masa Jabatan, KI Riau Prioritaskan Penyelesaian Sengketa Informasi
PEKANBARU - Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menggesa penyelesaian sengketa informasi register.
Capacity Building TPAKD se-Provinsi Riau 2026 Resmi Digelar
PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D resmi membuka Capacity Building Tim Percepatan Aks.
Pemprov Riau Dorong Lahirnya Perda Keterbukaan Informasi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau, mendukung langkah dari Forum Indonesi.






.jpg)
